Rabu, 01 April 2009

SPT Pajak, apaan sih nih?

Hari ini, ada pengalaman penting yang terjadi pada diriku. Untuk pertama kalinya, aku harus mengisi SPT pajak. Ga enaknya, rupanya aku sudah terlambat mengisi SPT karena batas akhir SPT adalah 31 Maret lalu. Lha, gimana kita mau mengisi kalau kita sedang ada tugas luar kota.

Sepulangnya ke Jakarta, akupun segera mengurus SPT di kantor. Sebenarnya apa sih SPT itu? Aku mencoba mencari singkatannya. surat pemberitahuan tertanggung, surat pajak tertanggung, dan beragam singkatan lainnya yang muncul di kepalaku. Namun, setelah aku cek ke mas Google, rupanya singkatan SPT adalah SURAT PEMEBERITAHUAN. Alamak.....

Mungkin karena yang mengurus adalah kantor, maka aku tinggal SPT atas namaku ke HRD. Setelah itu, aku tinggal membawa SPT itu ke orang yang mengurusnya. Ia segera mengisi form yang ada di file komputernya dengan data-dataku. Tidak sampai lima menit, beberapa lembar kertas print-an sudah diserahkan kepadaku. Aku diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen itu ke kantor pajak terdekat. Wah....apalagi nih? :-)

Sampai hari ini aku belum paham apa itu SPT. Apakah ini bagian dari reformasi perpajakan yang pernah dijalankan pemerintahan SBY-JK, bebeberapa waktu lalu? Mmmm....bisa juga ya.

Kabar dari seorang kawan, Indonesia akan meniru Amerika Serikat untuk menggenjot pajak dari warganya. Karen itu, pemerintah ingin meningkatkan jumlah NPWP agar wajib pajak semakin banyak yang terjaring. Sebagai iming-iming, maka pemerintah memberikan insentif berupa bebas bayar fiskal bila bepergian ke luar negeri. Yah....pintar juga ya trik pemerintah ini.

Masih kata kawan itu, begitu sudah banyak wajib pajak, maka pemerintah akan menarik pajak apapun dari pemilik NPWP itu. Karena itu, ketika kawan ini tadi membeli mobil baru, maka ia mengatasnamakan mobil sebagai milik kantor, bukan milik pribadi. "Ini untuk menghindari pajak," kata kawan tadi.

Aku masih saja bingung, untuk apa SPT ini....

3 komentar:

  1. Anonim12:14 PM

    Sistem pembayaran pajak sekarang ini akan menyiksa kebanyakan rakyat indonesia, karena mau jual tanahnya harus punya npwp,mereka tidak ngerti cara mengisinya,kalau minta tolong orang/konsultan ,harus bayar,untuk orang desa ini akan sangat menyiksa hidupnya yang dulu tenang,
    - tiap bulan ,atau tiap tahun harus lapor pajak,akan sangat mengusik kehidupan rakyat
    - Banyak rakyat mengisi laporan pajak pasti tidak diisi dengan benar semua penghasilannya,banyak rakyat yang tiap kali jantungnya berdetak kencang akan mengusik kebahagiaan rakyat indonesia,yang sejak dulu tidak pernah membayar pajak pribadi.
    - dengan sistem pemungutan pajak yang sekarang ,akan banyak mudaratnya dari pada faedahnya untuk rakyat indonesia.-
    - juga banyak oknum pajak yang mempergunakan kesempatan untuk memperkaya diri dengan memeras wajib pajak,dengan mengancam kalau tidak mau memberi uang sogokan yang jumlahnya lumayan besar ,akan diperiksa laporan pajaknya. yang jelas pasti ada salahnya.karena setiap aturan pajak pasti ada celahnya dan tidak sempurna.
    -Saya mengusulkan agar sistem perpajakan dirubah dan disesuaikan dengan keadaan rakyat indonesia jangan meniru negara lain yang sudah maju.
    yaitu dengan menghapus semua npwp pribadi, yang ada hanya npwp badan usaha saja. lebih diperbanyak pajak final saja,yang langsung dikenakan kalau membeli sesuatu atau transaksi sesuatu. Sistem pajak final adalah sangat cocok untuk rakyat indonesia saat ini. karena sangat sederhana,tidak menghabiskan waktu untuk tiap bulan lapor.

    BalasHapus
  2. Anonim10:22 AM

    SANGAT SETUJU DENGAN: Anonymous

    BalasHapus
  3. Anonim12:29 AM

    Denayu_agst:

    I'm agree dengan Anonymous.
    Apa lagi saya yang sekarang sudah tinggal di Negri Paman Sam, mesti kirim surat kuasa dan surat pernyataan untuk orang rumah agar bisa menandatangani SPT ...... ribet hix hix

    BalasHapus