Rabu, 30 Juni 2010

Teror Tabung Gas

Berkali-kali ledakan tabung gas terjadi dan mengakibatkan kematian di tengah masyarakat. Rakyat Indonesia seperti dikirimi bom ke rumah mereka, yang kapan saja bisa meledak dan melukai siapa saja.

Pemerintah dituding sudah sembrono dengan program konversi minyak tanah ke gas elpiji, dengan hanya mengkampanyekan harga murah tanpa dibarengi dengan sosialisasi dan pengawasan yang ketat. Program itu pun kini berubah menjadi teror di tengah masyarakat.
Rabu pagi, 23 juni 2010, puluhan rumah di Pademangan, Jakarta Timur, ludes terbakar. Ledakan tabung gas diduga menjadi pemicu peristiwa kebakaran di kawasan padat penduduk ini.

Ledakan tabung gas 3 kg lainnya terjadi di Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Juni 2010. Yang menyedihkan, ledakan ini menghanguskan rumah dan menewaskan dua warga.


Yang lebih dahyat lagi menimpa sebuah ruko di Surabaya, Jawa Timur, 3 Juni 2010. Akibat ledakan tabung gas, empat orang tewas dan puluhan bangunan hancur. Lokasi ledakan diketahui sebagai gudang dan penjualan gas elpiji.

Kamis pagi, 27 Mei 2010, ldakan tabung gas menyebabkan dinding di apartemen Royal Tower Riverside, Pluit, Jakarta Utara, berlubang. Akibatnya, empat mobil yang parkir di bawah apartemen rusak tertimpa reruntuhan tembok.

Semua tadi hanya-lah beberapa dari sekian banyak kasus ledakan tabung gas yang akhir-akhir ini marak terjadi di tengah masyarakat. Publik pun cemas dan ketakutan, kalau-kalau mereka akan menjadi korban berikutnya. Sepertinya, teror sedang menghantui masyarakat lewat tabung-tabung gas yang masuk ke rumah mereka.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap para korban ledakan tabung gas, akhirnya membuat sejumlah kalangan menyarankan agar para korban ledakan tabung gas untuk menggugat pemerintah.

Konversi minyak tanah ke gas elpiji yang digalakkan pemerintah sejak tahun 2008, dituding sebagai biang kerok maraknya ledakan tabung gas, akhir-akhir ini. Tudingan ini muncul karena peristiwa ledakan hampir seluruhnya terjadi pada tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram. Konversi tadi memang dijalankan pemerintah dengan menyediakan jutaan tabung gas 3 kg bagi masyarakat. Tabung gas ukuran mini yang biasa berwarna hijau ini, dianggap tidak aman dan hanya membawa maut ke rumah-rumah.

Sebuah dokumen milik Badan Stardardisasi Nasional (BSN) yang diperoleh tim Metro Realitas, mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Dokumen ini adalah paparan BSN pada saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, 2 Juni 2010. BSN sendiri adalah lembaga yang bertugas melakukan standarisasi di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, BSN mengambil sampel tabung gas 3 kilogram beserta aksesorisnya dari sejumlah daerah, dan kemudian menguji mutu-nya. Hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Dari seluruh sampel selang yang diteliti, 100 persen tidak memenuhi syarat mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan untuk katub tabung mencapai 66 persen, kompor gas 50 persen, regulator 20 persen, dan untuk tabung ada 7 persen yang mutunya tidak sesuai SNI.

Dalam dokumen juga dijelaskan penyebab utama ledakan tabung gas yang umumnya disebabkan oleh aksesoris tabung gas, seperti selang, regulator, karet katub tabung, dan kompor.

Hasil penelitian BSN seakan menjadi tamparan bagi pemerintah yang tadinya sudah merasa bangga mengurangi subsidi BBM dengan memaksa masyarakat memakai gas elpiji. Nyata-nyata, program konversi ini akhirnya memberikan teror bagi masyarakat.

Praktel Nakal Bisnis Gas Elpiji
Praktek nakal dalam bisnis gas elpiji dituduh ikut berperan dalam maraknya ledakan tabung gas elpiji. Demi meraup untung berlipat-lipat, keselamatan pun dipinggirkan seenak hati pelakunya.

Sejak awal, konversi minyak tanah ke gas elpiji memang sudah kontroversi. Masalah sudah mulai muncul sejak program konversi ini belum dilaksakan. Masih jelas dalam ingatan, ketika akhir 2007 terungkap adanya tabung elpiji 3 kg sudah di-impor dari Cina walau pemerintah belum menggalakkan program konversi minyak tanah ke gas elpiji. Padahal, saat itu pemerintah belum mengatur semua regulasi, seperti standarisasi maupun pengawasannya.

Impor ini sangat mencurigakan. Ppasalnya, Pertamina, sebagai pihak yang diberi tugas yang menyiadakan tabung 3 kg, saat itu baru mau rencana impor. Anehnya, tabung malah sudah masuk ke Indonesia. Bahkan, logo Pertamina sudah ada di tabung.

Hingga kini impor tabung gas dan aksesorisnya ditengarai masih terus berlangsung. Celakanya, soal mutu masih sangat diragukan karena belum pasti sesuai standar yang diatur pemerintah. Akibatnya, jaminan keselamatan masyarakat pun tergadaikan.

Selain masuknya barang impor yang memiliki mutu rendah, banyak-nya praktek ilegal, ikut memicu ledakan tabung gas. Yang paling sering terungkap adalah mengurangi isi gas elpiji dari tabung 3 kilogram ke 12 kilogram dengan peralatan tertentu. Dengan cara ini, pelaku bisa menjual elpiji bersubsidi 3 kilogram dengan harga non subsidi 12 kilogram. Ulah nakal ini tentu merusak komponen di tabung sehingga mudah meledak.

Yang lebih menyeramkan lagi, pengoplosan dilakukan dengan cara pelaku menyedot isi elpiji 12 kilogram antara 2 hingga 3 kilogram, kemudian memasukkannya ke tabung ukuran 3 kilogram yang sudah kosong. Sebagai pengganti, mereka memasukkan air atau angin ke dalam elpiji tabung 12 kilogram agar beratnya kembali normal.

Beredarnya tabung gas elpiji 3 kilogram yang buruk juga semakin menghantui masyarakat. Saat ini, penyediaan tabung gas 3 kilogram dimonopoli oleh Pertamina. Tercatat ada 54 perusahaan yang memasok tabung gas ke Pertamina dengan kapasitas mencapai 74 juta tabung per tahun. Untuk tahun 2010, sudah ada 70 perusahaan yang mengikuti tender tabung gas 3 kg sebanyak 7 setengah juta tabung gas. Pertamina berkilah, semua tabung gas elpiji 3 kg sudah sesuai aturan yang berlaku.

Nyatanya, di lapangan memang ada rekanan pertamina yang nakal. Seperti yang dilakukan oleh PT Tabung Mas Murni dengan memproduksi tabung gas elpiji 3 kilogram tak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Ketebalan bahan baku baja yang dipakai lebih tipis dari yang dipersyaratkan yakni 225 milimeter dari yang seharusnya 250 milimeter. Akibatnya, polisi pun menggerebek pabrik PT Tabung Mas Murni dan menetapkan direksi pabrik ini sebagai tersangka.

Beredarnya aksesoris tabung, seperti selang dan regulator yang tidak sesuai SNI juga semakin menambah seram konversi minyak tanah ke gas. Iming-iming harga yang lebih murah dan ketidaktahuan mereka, barangkali membuat masyarakat akhirnya terjebak pada produk-produk palsu ini. Kementerian perdagangan sudah beberapa kali menggerebek lokasi peredaran aksesoris tabung yang palsu tersebut.

Mana Pengawasan Pemerintah
Tidak hanya masalah beredarnya barang yang tidak sesuai mutu yang dianggap penyebab maraknya ledakan tabung gas. Pemerintah juga dinilai gagal mengawasi jalannya konversi minyak tanah ke gas elpiji.

Saat masih menjabat Wakil Presiden, Jusuf Kalla-lah yang paling getol mengkampanyekan konversi minyak tanah ke gas elpiji. Karena itu, tidak salah program tabung gas 3 kilogram pun di-identikkan dengan Jusuf Kalla. Kini, ketika Jusuf Kalla tidak lagi menjadi Wakil Presiden, pengawasan pemerintah terhadap program ini pun dinilai sudah mengendor.

Lihat saja, hampir semua instansi yang berwenang merasa sudah menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka. Mereka pun tidak mau disalahkan. Padahal, penggunaan elpiji barangkali menjadi barang baru bagi jutaan penduduk yang mengikuti program konversi. Akibatnya, mereka sering lalai terhadap bahaya gas elpiji yang ada di dapur rumah mereka. Akibatnya ya seperti ini…..

Sosialisasi dari pemerintah juga sangat kurang terhadap jalannya konversi minyak tanah ke gas elpiji. Akibatnya, masyarakat menjadi korban akibat minimnya informasi yang mereka peroleh. Misalnya, karena baru pertama kali memakai gas elpiji, masyarakat tentu belum tahu faktor keselamatan pemakaian gas elpiji, termasuk kapan dan bagaimana mengganti aksesoris pada tabung gas yang sudah melewati umur pemakaian.

Semakin seringnya peristiwa ledakan tabung gas akhir-akhir ini, dan ditambah dengan derasnya kritikan dari banyak pihak, akhirnya memaksa pemerintah semakin serius mengatasinya. Wakil Presiden Budiono pun mengumpulkan sejumlah pejabat terkait guna membahas masalah teror ledakan tabung gas ini.

Artikel sudah tayang dalam program Metro Realitas, edisi Rabu, 30 Juni 2010, pukul 23.05 WIB, dalam episode "Teror Tabung Gas".

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar